Berdasarkan hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia Balikpapan, Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 106,52 atau tumbuh 0,43 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2025 yang mencapai 0,67 persen (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menjelaskan bahwa perlambatan tersebut dipicu oleh melambatnya kenaikan harga jual di seluruh tipe rumah. Rumah tipe besar tumbuh 1,27 persen (yoy), tipe menengah 0,07 persen (yoy), dan tipe kecil 0,14 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.

“Permintaan masyarakat terhadap rumah baru masih belum sepenuhnya kuat. Hal ini juga dipengaruhi oleh sejumlah proyek strategis nasional seperti RDMP dan IKN tahap 1 yang mulai memasuki tahap penyelesaian, sementara tahap lanjutan belum berjalan optimal,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Meski demikian, para pengembang tetap optimistis dengan memfokuskan penjualan pada rumah tipe kecil dan menengah yang lebih terjangkau, serta meningkatkan strategi promosi dan variasi desain.

Dari sisi penjualan, volume rumah baru yang terjual pada triwulan IV 2025 tercatat sebanyak 119 unit, atau turun 42,79 persen (yoy). Penurunan ini tidak sedalam triwulan sebelumnya yang mencapai 46,12 persen.

Secara rinci, penjualan rumah tipe kecil dan menengah masih mengalami penurunan secara triwulanan. Rumah tipe kecil terjual 68 unit atau turun 14 persen (qtq), sedangkan tipe menengah 24 unit atau turun 27 persen (qtq). Sebaliknya, rumah tipe besar justru mengalami lonjakan signifikan sebesar 108 persen (qtq), dari 13 unit menjadi 27 unit.

Dari sisi nilai penjualan, rumah tipe besar mendominasi dengan pangsa 74 persen, diikuti tipe menengah 14 persen, dan tipe kecil 12 persen. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya minat konsumen pada segmen menengah atas.

Dalam hal pembiayaan, mayoritas pembelian rumah masih mengandalkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan pangsa 78 persen. Sementara itu, pembelian secara tunai bertahap dan tunai penuh masing-masing sebesar 13 persen dan 9 persen.

Penyaluran KPR di Balikpapan pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp4,97 triliun, tumbuh 4,16 persen (yoy), meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) di bawah 5 persen.

Di sisi lain, pengembang masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kenaikan harga bahan bangunan, kendala perizinan, proses administrasi KPR yang memakan waktu, keterbatasan lahan, serta faktor perpajakan.

Sementara itu, Survei Perkembangan Properti Komersial (PPKOM) menunjukkan harga properti komersial di Balikpapan mengalami penurunan. Indeks Harga Properti Komersial (IHPK) pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 105,86 atau turun 0,36 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan penurunan triwulan sebelumnya sebesar 0,31 persen (yoy).

Penurunan ini terjadi pada hampir seluruh segmen, seperti perkantoran, hotel, dan apartemen, sementara sektor ritel relatif stabil. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih terbatasnya permintaan, khususnya pada sektor perhotelan, seiring kebijakan efisiensi pemerintah dan berkurangnya kegiatan MICE di luar kantor pemerintahan.

Selain itu, selesainya sejumlah proyek strategis seperti RDMP dan tahap awal pembangunan IKN juga turut memengaruhi mobilitas pekerja, yang berdampak pada menurunnya permintaan sewa apartemen dan ruang perkantoran.

Secara keseluruhan, perkembangan harga dan penjualan properti di Balikpapan sangat dipengaruhi oleh dinamika mobilitas tenaga kerja dan aktivitas proyek strategis. Meski saat ini cenderung melambat, prospek sektor properti ke depan masih dinilai positif. 

Optimisme tersebut didukung oleh rencana operasionalisasi industri hilirisasi serta kelanjutan pembangunan IKN tahap berikutnya pada 2026. 

"Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kebijakan makroprudensial untuk mendorong pembiayaan sektor properti, termasuk melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan penyaluran kredit/pembiayaan pada sektor prioritas, termasuk perumahan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pemulihan sektor properti secara berkelanjutan," ungkap Robi Ariadi. (*)