Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, mengapresiasi ditunjuknya Balikpapan sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi perluasan proyek percontohan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI).

Apresiasi tersebut disampaikan Yono saat menghadiri kegiatan Kick Off dan Sosialisasi Lintas Stakeholder Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2026 yang berlangsung di BSCC Dome Balikpapan, Selasa (2/6/2026).

Menurut Yono, kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat menjadi bukti bahwa Balikpapan dinilai siap menjalankan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial. Ia menilai digitalisasi perlindungan sosial akan membantu pemerintah memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Ini merupakan kepercayaan yang luar biasa dari pemerintah pusat kepada Kota Balikpapan. Melalui program ini, pendataan masyarakat diharapkan semakin baik sehingga bantuan sosial dapat diberikan secara tepat sasaran,” ujarnya.

Yono menjelaskan, salah satu tantangan yang selama ini dihadapi adalah masih adanya ketidaksesuaian data penerima manfaat, termasuk pada program bantuan kesehatan. Karena itu, pembaruan dan validasi data menjadi langkah penting agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh haknya.

Selain itu, ia juga menyoroti tingginya mobilitas penduduk di Balikpapan yang berpotensi memengaruhi akurasi data sosial. Kehadiran warga pendatang baru, menurutnya, perlu diimbangi dengan sistem pendataan yang lebih tertib dan terintegrasi.

Untuk mendukung hal tersebut, Yono menilai peran Ketua RT dan Ketua RT perempuan menjadi sangat penting sebagai ujung tombak pendataan di lingkungan masyarakat. Melalui sosialisasi yang melibatkan seluruh RT, diharapkan informasi mengenai program digitalisasi perlindungan sosial dapat tersampaikan secara luas dan dipahami oleh warga.

“Kunci utama keberhasilan program ini ada pada pendataan yang akurat. RT menjadi garda terdepan untuk memastikan data masyarakat diinput sesuai kondisi sebenarnya,” katanya.

Ia berharap program digitalisasi perlindungan sosial dapat memperkuat basis data Kota Balikpapan sehingga pemerintah memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan masyarakat. 

Dengan data yang valid dan terbarukan, berbagai program bantuan maupun kebijakan sosial diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi warga Balikpapan. (adv/man)