Keterangan Gambar : Robi Ariadi (tengah) saat memaparkan serangkaian strategi BI Balikpapan dan TIPD menjelang Nataru, dalam kegiatan bincang media.
Poroskaltim.com, BALIKPAPAN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis seiring meningkatnya permintaan masyarakat pada akhir tahun. Terlebih, sejumlah risiko masih membayangi pasokan pangan, mulai dari dampak fenomena El Nino, kondisi geopolitik global, hingga meningkatnya kebutuhan pangan akibat bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, mengatakan penguatan koordinasi dan kolaborasi antardaerah menjadi langkah penting untuk memastikan pengendalian inflasi berjalan efektif, sekaligus memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan.
"Pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi pangan tetap terjaga, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru," ujarnya dalam giat bincang media di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi hingga akhir 2026. Dampak El Nino diprakirakan masih memengaruhi produksi pangan, baik di daerah sentra pasokan seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan maupun di wilayah Balikpapan, PPU, dan Paser.
Di sisi lain, kondisi geopolitik global berpotensi menjaga harga minyak dunia pada level tinggi sehingga berdampak terhadap biaya logistik dan distribusi pangan. Risiko tersebut perlu mendapat perhatian karena sebagian besar kebutuhan pangan di wilayah kerja KPwBI Balikpapan masih dipasok dari luar Kalimantan Timur.
Sementara itu, meningkatnya jumlah SPPG yang beroperasi, termasuk di wilayah terpencil, juga diprakirakan mendorong tambahan permintaan pangan. Jika tidak diimbangi ketersediaan pasokan yang memadai, kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap harga.
Meski demikian, masuknya periode musim hujan pada November 2026 diharapkan dapat mendukung pemulihan produksi pangan daerah. Ketersediaan sumber air dan dimulainya kembali periode tanam diharapkan turut memperkuat pasokan pada periode berikutnya.
Untuk merespons berbagai risiko tersebut, TPID di tiga wilayah terus mengoptimalkan strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Dari sisi keterjangkauan harga, berbagai program intervensi telah dilaksanakan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Pasar Murah (PM), dan Operasi Pasar (OP). Di Kota Balikpapan, program stabilisasi harga hingga November 2026 telah dilaksanakan sebanyak 122 kali.
Kegiatan tersebut melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) bersama Bulog melalui GPM yang dilaksanakan secara periodik empat kali dalam seminggu. Selain itu, Bulog terus memperluas pelaksanaan GPM, Perumda Manuntung Sukses menjalankan program Booth Gesit di berbagai kelurahan, serta Dinas Perdagangan mengoptimalkan pasar murah bergerak atau mobile market yang menjangkau kawasan permukiman.
Sementara itu, di Kabupaten PPU kegiatan stabilisasi harga telah dilaksanakan sebanyak 35 kali dan Kabupaten Paser sebanyak 41 kali hingga November 2026.
Efektivitas program tersebut turut didukung pemantauan harga secara berkala melalui Early Warning System (EWS), Lamin Etam, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), serta inspeksi mendadak pasar bersama Satgas Pangan. Hasil pemantauan menjadi dasar penentuan komoditas yang perlu diintervensi dengan mempertimbangkan perkembangan harga dan ketersediaan stok.
Pada aspek ketersediaan pasokan, BI bersama pemerintah daerah juga memperluas Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan sejumlah wilayah sentra produksi pangan nasional. Kerja sama tersebut mencakup Kabupaten Karo, Jombang, Kediri, Enrekang, dan Bulukumba.
Penguatan KAD dilakukan melalui skema Government to Government (G2G) dan Business to Business (B2B), yang kemudian ditindaklanjuti dengan monitoring dan evaluasi untuk memastikan realisasi transaksi serta meningkatkan keterlibatan pelaku usaha.
Khusus kerja sama dengan Sulawesi Selatan, pada triwulan III hingga awal triwulan IV 2026 telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman G2G antara Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Kabupaten Enrekang, serta Pemerintah Kabupaten PPU dan Pemerintah Kabupaten Enrekang.
Kerja sama tersebut ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) ant perangkat daerah, yakni Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang, Dinas Perdagangan Kabupaten PPU dengan instansi yang sama, serta Dinas Pertanian Kabupaten PPU dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Enrekang.
Selain itu, skema B2B antara pedagang Kota Balikpapan dan distributor Kabupaten Bulukumba turut didorong untuk merealisasikan transaksi perdagangan komoditas pangan strategis, khususnya beras dan hortikultura.
Saat ini, penjajakan kerja sama B2B juga dilakukan dengan champion nasional komoditas pangan di Enrekang, terutama untuk bawang merah dan aneka cabai, dengan melibatkan pelaku usaha perdagangan di wilayah kerja KPwBI Balikpapan.
Pada aspek kelancaran distribusi, TPID mendorong optimalisasi pengiriman komoditas hasil kerja sama antardaerah melalui penguatan konektivitas dengan penyedia jasa transportasi dan otoritas pelabuhan. Pemantauan hambatan distribusi serta dukungan subsidi ongkos angkut juga menjadi bagian dari upaya menekan biaya logistik.
Selain itu, tengah dijajaki optimalisasi keterlibatan Bulog melalui skema bisnis komersial untuk mendukung distribusi dan ketersediaan pasokan pangan secara lebih terintegrasi.
Sementara pada aspek komunikasi efektif, penguatan koordinasi dilakukan melalui High Level Meeting (HLM) TPID, rapat koordinasi teknis setelah rilis inflasi, penyampaian informasi EWS mingguan melalui grup komunikasi, serta edukasi masyarakat melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM) mengenai pentingnya berbelanja secara bijak.
Perkuat Produksi Pangan Lokal
Tidak hanya mengandalkan pasokan dari luar daerah, KPwBI Balikpapan bersama pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kapasitas produksi pangan lokal untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah memberikan pendampingan teknis kepada kelompok petani terpilih di Balikpapan, PPU, dan Paser. Program tersebut difokuskan pada pengembangan komoditas hortikultura, padi, serta berbagai komoditas pangan strategis melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan program Tani Camp.
Inisiatif tersebut akan mengintegrasikan pengalaman, pengetahuan, dan praktik pertanian dari daerah sentra produksi untuk meningkatkan kompetensi serta produktivitas petani lokal. Pengembangan kapasitas ini diharapkan dapat mendorong perluasan skala usaha, peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan nilai tambah sektor pertanian.
Sebagai bagian dari penguatan kapasitas, BI bersama TPID juga melaksanakan kegiatan capacity building dengan melibatkan TPID Kota Makassar, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Bone.
Kegiatan tersebut menjadi sarana pertukaran pengetahuan mengenai inovasi dan praktik pengendalian inflasi. Rangkaian kegiatan turut diisi kunjungan lapangan ke Kelompok Wanita Tani (KWT) Cinta di Kota Makassar yang mengembangkan urban farming terintegrasi dengan aktivitas pertanian dan peternakan.
Selain itu, dilakukan kunjungan ke Klaster Pangan Harapan Jaya di Kabupaten Gowa yang memiliki komoditas unggulan padi. Klaster tersebut telah menerapkan berbagai inovasi untuk meningkatkan produksi dan efisiensi biaya usaha tani, antara lain melalui pemanfaatan bahan organik, pengaturan pola tanam, peningkatan kualitas benih, pengelolaan air menggunakan pompa berbahan bakar gas, serta pengembangan beras kemasan.
Praktik tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan sektor pertanian dan penguatan klaster pangan di wilayah kerja KPwBI Balikpapan.
Robi menegaskan, penguatan kerja sama antardaerah harus berjalan beriringan dengan pengembangan kapasitas produksi pangan lokal. Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dari daerah lain, tetapi juga didukung kemampuan daerah dalam meningkatkan produktivitas pertaniannya.
"Ke depan, penguatan ketahanan pangan perlu diarahkan pada dua sisi, yakni memastikan kelancaran pasokan dari daerah sentra produksi sekaligus meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal. Melalui pendampingan petani, penerapan praktik pertanian yang baik, dan pengembangan kerja sama antardaerah, kita berharap terbentuk ekosistem pangan yang lebih kuat, produktif, dan berkelanjutan," jelasnya.
Siapkan Pasar Murah Jelang Nataru
Untuk mengantisipasi peningkatan permintaan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, TPID di Balikpapan, PPU, dan Paser juga telah menyiapkan rangkaian program stabilisasi harga selama November hingga Desember 2026.
Di Kota Balikpapan, direncanakan sebanyak 18 kali kegiatan GPM, PM, dan OP melalui sinergi DKP3, Dinas Perdagangan, Perumda Manuntung Sukses, serta Bulog.
Kegiatan tersebut antara lain berlangsung pada 18–30 November 2026 di wilayah Baru Ilir, Sungai Nangka, dan Manggar Baru. Selanjutnya, pasar murah dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru dijadwalkan pada 7–11 Desember 2026 di sejumlah lokasi strategis dan pusat keramaian.
Di Kabupaten PPU, sebanyak delapan kali kegiatan GPM, PM, dan OP direncanakan pada 10–17 Desember 2026 melalui kolaborasi dengan Bulog dan pedagang ritel. Kegiatan tersebut menyasar Kecamatan Waru, halaman Kantor Desa Labangka, Bumi Harapan, Kantor Desa Agromulyo, halaman Kantor DKP PPU, serta Kelurahan Maridan.
Sementara di Kabupaten Paser, program stabilisasi harga dijadwalkan berlangsung pada 24 November hingga 29 Desember 2026 di sejumlah wilayah, antara lain Desa Kerta Bumi, Desa Modang, Desa Klempang, dan Desa Paser.
Melalui berbagai langkah tersebut, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah berharap stabilitas harga pangan tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat pada akhir tahun.
Sinergi pengendalian inflasi melalui strategi 4K, perluasan kerja sama antardaerah, penguatan distribusi, serta peningkatan produksi pangan lokal diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (*)
Tulis Komentar