Poroskaltim.com, BALIKPAPAN - Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami peningkatan pada September 2026. Inflasi di Balikpapan tercatat 0,08 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), sedangkan Kabupaten PPU mencapai 0,56 persen (mtm).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, mengatakan peningkatan inflasi di kedua wilayah terutama dipengaruhi kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

“Perkembangan inflasi pada September 2026 terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kondisi ini tidak terlepas dari menurunnya pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi, khususnya Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, akibat kondisi El Niño yang memengaruhi produksi komoditas pangan,” kata Robi dalam keterangan tertulis, Jumat (2/10/2026).

Secara tahunan, inflasi Balikpapan tercatat 3,93 persen (year-on-year/yoy), sedangkan PPU sebesar 4,18 persen (yoy). Kedua angka tersebut berada di atas inflasi nasional yang mencapai 3,28 persen (yoy).

Jika dibandingkan dengan inflasi regional Kalimantan Timur, inflasi tahunan Balikpapan masih lebih rendah dibandingkan inflasi gabungan empat kota di Kaltim sebesar 3,98 persen (yoy). Sementara inflasi PPU berada di atas angka tersebut.

Adapun secara tahun kalender atau periode Januari hingga September 2026, inflasi Balikpapan tercatat 2,55 persen (year-to-date/ytd), sedangkan PPU mencapai 4,11 persen (ytd).

Robi menjelaskan, realisasi inflasi Balikpapan masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2026 sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen. Sementara itu, realisasi inflasi PPU telah berada di atas batas atas sasaran tersebut.

Di Balikpapan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,15 persen (mtm). Lima komoditas yang memberikan sumbangan inflasi terbesar yakni cabai rawit, kangkung, tomat, tas sekolah, dan jagung manis.

Kenaikan harga cabai rawit, tomat, dan jagung manis dipengaruhi penurunan pasokan dari daerah sentra produksi di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan akibat kondisi cuaca kemarau. Sementara harga kangkung meningkat karena pasokan dari petani lokal Balikpapan dan sekitarnya menurun.

“Selain komoditas pangan, kenaikan harga tas sekolah juga memberikan tekanan terhadap inflasi. Kondisi ini dipengaruhi kebijakan produsen yang mengompensasi kenaikan biaya produksi melalui harga jual, di tengah dampak lanjutan peningkatan permintaan pada tahun ajaran baru,” jelas Robi.

Di sisi lain, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga menjadi penyumbang deflasi terbesar di Balikpapan dengan andil 0,06 persen (mtm).

Komoditas yang memberikan sumbangan deflasi terdalam yakni ikan layang, angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, sawi hijau, dan udang basah.

Penurunan harga ikan layang didukung meningkatnya hasil tangkapan nelayan di perairan PPU dan sekitarnya, seiring kondisi cuaca dan gelombang laut yang membaik. Sementara tarif angkutan udara turun sebagai dampak lanjutan penurunan harga avtur pada 1 Agustus 2026 di Bandara Sepinggan Balikpapan menjadi Rp21.825 per liter dari sebelumnya Rp22.104 per liter.

Penurunan harga bahan bakar rumah tangga juga didukung meningkatnya frekuensi operasi pasar hingga tingkat kelurahan, kecukupan stok, serta kelancaran distribusi pasokan untuk menjaga harga pada tingkat harga eceran tertinggi (HET).

Sementara di Kabupaten PPU, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil inflasi sebesar 0,48 persen (mtm). Lima komoditas utama penyumbang inflasi adalah cabai rawit, tomat, jagung manis, kacang panjang, dan jeruk.

Kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut dipengaruhi penurunan pasokan akibat kondisi kemarau yang berdampak terhadap produksi. Harga kacang panjang juga meningkat karena berkurangnya pasokan dari petani lokal PPU dan wilayah sekitarnya.

Adapun harga jeruk meningkat akibat terbatasnya pasokan, dampak kemarau panjang, berakhirnya periode panen raya, serta adanya kompensasi atas kenaikan biaya logistik.

Sementara itu, komoditas yang memberikan sumbangan deflasi terdalam di PPU adalah ikan tongkol, ikan layang, udang basah, ikan kembung, dan telur ayam ras. Penurunan harga terutama didukung meningkatnya hasil tangkapan nelayan dan melimpahnya pasokan dari hasil budidaya tambak maupun daerah sentra produksi.

Robi mengatakan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Balikpapan dan PPU terus memperkuat langkah pengendalian inflasi, terutama untuk menjaga kelancaran pasokan dan distribusi pangan.

“Pengendalian inflasi terus diperkuat melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS, termasuk melalui Gerakan Pangan Murah, Pasar Murah, dan Operasi Pasar secara tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Sepanjang Januari hingga September 2026, TPID Balikpapan telah melaksanakan 104 kali Gerakan Pangan Murah, termasuk 10 kali pada September. Sementara TPID Kabupaten PPU telah melaksanakan 32 kali Gerakan Pangan Murah, Pasar Murah, dan Operasi Pasar, termasuk lima kegiatan pada September.

Selain stabilisasi harga, pemantauan harga dan ketersediaan stok komoditas pangan juga dilakukan secara berkala melalui pembaruan harga bahan pokok penting, monitoring pasokan, serta pembaruan neraca pangan.

Mitigasi dampak El Niño turut diperkuat melalui pengamanan sumber air dan produksi pangan, termasuk optimalisasi pompa dan embung serta perbaikan irigasi.

KPw BI Balikpapan juga memberikan dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kepada BPBD Kabupaten PPU dan Paser berupa sarana pemadaman dan perlengkapan pendukung.

“Sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak melalui TPID menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga pangan di daerah,” kata Robi.

Di sisi energi, pengamanan distribusi diperkuat melalui pengawasan dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi, khususnya Biosolar dan Pertalite, guna menjaga kelancaran pasokan serta distribusi logistik.

Upaya pengendalian inflasi tersebut mendapat apresiasi melalui TPID Award 2026. Kota Balikpapan meraih Juara II wilayah Kalimantan untuk kategori TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik, yang didukung konsistensi penerapan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.

Ke depan, KPw BI Balikpapan bersama pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi melalui TPID untuk mengantisipasi sejumlah risiko inflasi, terutama dampak El Niño, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar Kalimantan Timur.

Selain itu, peningkatan permintaan komoditas pangan seiring perluasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada semester II 2026 juga menjadi faktor yang perlu diantisipasi melalui penguatan stok dan pasokan.

“Kami akan terus memperkuat sinergi dan mendorong implementasi GPIPS secara konsisten, terukur, dan berkesinambungan. Langkah ini diharapkan dapat menjaga inflasi daerah tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2026 sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen,” pungkas Robi.

BI Balikpapan juga akan terus mendorong optimalisasi program dan kebijakan yang telah tertuang dalam roadmap pengendalian inflasi daerah periode 2025–2027. (*)